Menko Luhut Akan Pakai Mandor Asing untuk Awasi Proyek Pembangunan IKN

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan

TENTANGKEPRI.COM – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pengawas pembangunan IKN akan memakai bule alias orang asing supaya kualitasnya bagus.

Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Jokowi.

“Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus,” katanya.

BACA JUGA:  Wakili Ketua TP. PKK Kota Batam, Jefridin Paparkan Perlu Kolaborasi Untuk Penurunan Angka Stunting Di Kota Batam

Luhut mengatakan penunjukan mandor bule dilakukannya setelah mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Pemerintahan Jokowi sekarang memang tengah menggeber pembangunan IKN supaya bisa mulai dipakai pada 2024 mendatang.

Untuk mewujudkan itu, ia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp62,27 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 dari APBN.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dari anggaran itu, sejak 2020 hingga 2023 pihaknya sudah menggelontorkan sebesar Rp36,72 triliun.

BACA JUGA:  Bambang Susanto dan Dhony Rahajoe Kompak Mengundurkan Diri dari Jabatan Mereka di Otorita IKN

“Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).

Basuki menuturkan sejak 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan fisik IKN Nusantara sudah mencapai 29,87 persen atau sebanyak 39 paket pekerjaan senilai Rp24,16 triliun.

BACA JUGA:  Rudi Apresiasi Kejari Batam Gelar Turnamen Tenis se-Kepri

Sementara untuk 37 paket sisanya sedang dalam proses lelang dengan total Rp21,41 triliun.

Ia juga mengatakan Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur dasar di IKN pada tahun ini. Adapun anggaran untuk pembangunan ini sebesar Rp26,67 triliun yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan Bina Konstruksi.