TENTANGKEPRI.COM – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Indonesia Maju. Budi menggantikan posisi Johnny G Plate yang terseret kasus korupsi proyek BTS 4G Kemenkominfo.
Budi Arie Setiadi dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023. Yaitu tentang Pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Presiden mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Mengutip harta kekayaan Budi pada laman elhkpn.kpk.go.id, ia memiliki total harta kekayaan sekitar Rp101 miliar. Harta Budi terbanyak yakni berupa tanah dan bangunan sebanyak 11 unit.
Harta tidak bergerak mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) itu tersebar di wilayah. Yaitu Kota Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Bekasi dan Padang.
Total aset berupa tanah dan bangunan milik Budi berjumlah Rp62,7 miliar. Budi juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi.
Di antaranya mobil Honda HRV tahun 2019 dan tahun 2016, serta mobil VW Sciroco tahun 2014. Aset bergerak milik Budi itu sejumlah Rp869 juta
Budi juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp2,3 miliar, surat berharga Rp24,5 miliar, serta kas dan setara kas sejumlah Rp10.6 miliar. Sehingga jika ditotal harta milik Budi seluruhnya berjumlah sekitar Rp101 miliar.
Presiden usai pelantikan menyatakan, dirinya memiliki pertimbanghan memilih Budi sebagai Menkominfo. Ia memilih Budi karena ingin masalah penyelesaian menara BTS dapat segera dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat.
“Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” ujar Presiden.
Kepala Negara tidak ingin penyelesaian BTS Kominfo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terbengkalai tanpa terselesaikan. Apalagi menyangkut masalah kedaulatan data.
“Semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan,” ujar Presiden lebih lanjut. Presiden Jokowi juga menambahkan, bahwa dirinya menambah posisi Wakil Menteri Kominfo demi mempercepat penyelesaian pekerjaan.
“Akan kita bantu lagi, Wamen kita bantu lagi dengan Satgas. Ya memang kita waktunya sangat mepet sekali, ada satgasnya juga nanti,” kata Presiden. (*)
Sumber:rri.co.id
