22 Desa Hilang Usai Bencana Banjir Bandang

Avatar photo
Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dengan kerusakan mencapai 95 persen.Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak bencana banjir bandang dengan kerusakan mencapai 95 persen.Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan 22 desa hilang imbas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paling banyak desa hilang di Aceh.

Rinciannya, 13 desa hilang di Aceh, di Sumatera Utara ada 8 desa, dan Satu desa hilang di Sumatera Barat.

“Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, rusak, di Sumatera Utara ada 8. Di Sumatera Barat ada 1,” ujar Tito dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

BACA JUGA:  KPK Tetapkan Menjadi Tersangka Bupati Labuhanbatu Erik Astrada Dalam Dugaan Kasus Suap 

Ada juga 1.580 kantor desa yang terdampak bencana dan tidak bisa berjalan pemerintahannya di 3 provinsi yang terkena bencana alam di Sumatera.

Totalnya ada sekitar 1.455 desa yang pemerintahannya lumpuh di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara ada 93 desa dan Sumatera Barat 32 desa.

BACA JUGA:  Scam Kian Canggih, Komdigi Wajibkan Operator Bangun Sistem Anti-Penipuan

“Paling banyak kantor desa yang rusak itu, yang terdampak itu adalah di Aceh Utara 800-an dan Aceh Tamiang,” sebut Tito.

Dia melanjutkan adalah kewajiban dari Kemendagri untuk bisa membangkitkan, menghidupkan, dan menjalankan kembali pemerintahan-pemerintahan desa. Maka dari itu, pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu pemulihan pemerintahan desa.

“Nah untuk kami mengirimkan 1.054 personil Praja IPDN dan pengasuhnya, tugas mereka dua. Satu adalah membantu pemerintah desa-desa untuk administrasi desa. Yang kedua adalah membantu untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada itu,” ujar Tito.

BACA JUGA:  Terungkap Jatah Rp 7 M/Bulan agar Pejabat Bea Cukai Loloskan Barang KW

“Jadi ini sebulan mereka dan termasuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam Kuliah Kerja Nyata riil. Jadi ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat,” pungkas Tito

Sumber: detik.com