Soal Isu Pembubaran KPK, PresidenJokowi : Perlu Ada Evaluasi

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8/2023). (Foto: BPMI Setpres)

ENTANGKEPRI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Jokowi menilai selama ini sistem yang berjalan sudah baik dan KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” kata Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8/2023).

Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK. “Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki,” ujarnya.

BACA JUGA:  Tanggal 15 Juli, Penyesuaian Tarif Bongkar Muat Peti Kemas di Batam Mulai Berlaku Efektif

“Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” ucapnya.  

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bicara soal pembubaran KPK. Kepada Presiden Jokowi, Megawati pernah mengusulkan agar KPK dibubarkan karena penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, ‘sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif’,” kata dia pada acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka di The Tribrata Darmawangsa, Senin (21/8/2023),

BACA JUGA:  Gelar FGD, Polda Kepri dan PWI Kepri Ciptakan Pemilu 2024 Aman dan Bebas Hoaks

“Lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan. Persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat,” ujarnya.

Hal itu menjadi sorotannya, karena pemerintah tetap memungut pajak dari warga dengan dalih kewajiban untuk negara.

“Untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu, kalau dengerin kan merintih saya. Sudah begitu katanya orang pajak, ‘ya ini kan harus dibayar untuk negara’. Gile gue bilang, padahal sudah gitu ditilep,” kata dia.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Hormati Putusan MA Terkait Kasasi Ferdy Sambo

PDIP lantas mengklarifikasi pernyataan Megawati tersebut. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut  pernyataan Megawati adalah terkait korupsi yang masih menhadi persoalan

“Itu dipelintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” kata Hasto.(*)

Sumber:rri.co.id