BATAM, TENTANGKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menerima kunjungan kerja dari Kantor Staf Presiden RI di ruang kerja Sekda Lantai 2 Kantor Walikota, Rabu (9/08/2023). Kunjungan kerja itu dipimpin oleh Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Adven Tarigan.
Tiga isu penting yang dibahas dalam pertemuan itu, pertama penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik di Kota Batam. Kedua terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan isu ketiga terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Batam.
Untuk PIP diakuinya masih ada siswa yang belum mencairkan. Ada beberapa hal yang menyebabkan PIP di Kota Batam belum terserap 100 persen. Diantaranya karena adanya keterlambatan dalam aktivasi buku rekening oleh pihak orang tua ke bank. Orang tua sudah mengambil dana PIP ke bank namun tidak melaporkan kepada pihak sekolah dan ada sebagian orang tua yang menolak dana PIP disebabkan sudah mampu.
“Itu beberapa hal yang menyebabkan dana PIP di Kota Batam belum terserap. Sementara untuk PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Kota Batam tingkat SD dan SMP berjalan aman. Ada persoalan karena masyarakat memaksanakan anaknya untuk masuk di sekolah favorit, sehingga Wali Kota mengambil kebijakan untuk menambah rombongan belajar dan menambah jumlah siswa dalam satu kelas. Semula siswa dalam satu rombongan belajar 36 orang, kita tambah menjadi 40 orang,” papar Jefridin pada Adven.
Untuk PPPK di Kota Batam, Jefridin melaporkan bahwa Pemerintah Kota Batam sudah mengusulkan formasi sesuai kebutuhan. Harapannya, apa yang menjadi permasalahan di Kota Batam agar dapat menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. “Saya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Bapak ke Pemerintah Kota Batam. Masukan dari Bapak tentunya akan menjadi atensi bagi kami,” ujarnya.
Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Adven Tarigan menuturkan bahwa kunjungan ini untuk mengetahui langsung isu-isu yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Diakuinya untuk serapan dana PIP di Kota Batam belum sepenuhnya terserap, sehingga anggaran tersebut harus kembali ke kas negara. Sementara terkait PPDB, pihaknya menganalisa peluang untuk membuka sekolah negeri baru.
“Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri cukup tinggi. Ini karena keberhasilan dari Pemerintah Daerahnya dalam mengelola sekolah negeri di daerahnya. Kita ingin membuka sekolah negeri baru, tapi harus dianalisa karena jangan asal buka. Karena jangan sampai tahun depan tidak ada siswa yang melamar ke sekolah tersebut,” ujarnya.
Sementara untuk PPPK, Ia berharap Pemerintah Kota Batam dapat memenuhi kuota yang diberikan oleh pusat. Mengakhiri diskusi siang itu, Ia menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Sekretaris Daerah Kota Batam beserta jajaran menerima kunjungan kerja tersebut. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yusfa Hendri, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, Qurniadi, Sekretaris BKPSDM, Ratnawati.(*)
