Wali Kota Batam Bersama Anggota Komwil 1 Apeksi Ikuti Pembukaan Rakor Pengawasan Intern BPKP

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bersama anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) hadir secara virtual pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bersama anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) hadir secara virtual pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023.

BATAM, TENTANGKEPRI.COM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi bersama anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) hadir secara virtual pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023 juga dihadiri oleh sejumlah Menteri serta sejumlah pejabat negara lainnya.

BACA JUGA:  Kepala BP Batam Dukung Penuh Pelaksanaan Jamselinas XII

Dalam arahannya Jokowi mengatakan Indonesia akan memasuki Indonesia Emas atau bonus demografi pada tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai itu, banyak tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Karena itu, peran pengawasan sangat penting dan itulah kenapa saya turun langsung mengecek sampai bawah,” kata Jokowi, Selasa (14/6/2023).

BACA JUGA:  Daftar Lebih Awal, Warga Rempang Dapat Prioritas Pilih Rumah Ganti

Jokowi mendorong agar anggaran pemerintah baik itu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya berharap BPKP dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik, sehingga penggunaan APBN dan APBD benar-benar optimal. Dan digunakan untuk program kerja yang produktif.

BACA JUGA:  Warga Lubukbaja Apresiasi PSPK, Jefridin Sebut Bentuk Komitmen Pemerataan Pembangunan

“Tugas BPKP orientasinya harus kesitu, lakukan pengawasan penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk hal yang produktif,” katanya.(*)