TENTANGKEPRI.COM – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan untuk menjadi seorang dokter spesialis di Indonesia susah dan mahal. Hal itu yang membuat jumlah dokter spesialis sangat kurang di Tanah Air.
BGS mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di mana jika ingin menjadi dokter spesialis harus membayar untuk kuliah lagi di fakultas kedokteran. Masalahnya fakultas kedokteran yang menyediakan pendidikan dokter spesialis juga terbatas.
“Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia, di mana kalau kita mau jadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran, di luar negeri nggak ada setahu saya. Itu sebabnya dokter spesialis itu susah dan mahal karena fakultas kedokteran yang bisa melakukan pendidikan dokter spesialis mungkin cuma 20-21,” kata BGS dalam Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Kamis (13/7/2023).
BGS menyebut Indonesia membutuhkan 270 ribu dokter sesuai jumlah penduduk 270 juta jiwa. Hal ini mengacu kepada standar WHO di mana jumlah dokter ideal 1 : 1.000.
“Kita paling ada 160 (ribu), 170 (ribu), masih kurangnya 120 ribu lebih, produksi cuma 12 ribu setahun, (butuh) 10 tahun lama kan itu,” ucapnya.
Kekurangan dokter spesialis ini membuat pelayanan rumah sakit di Indonesia khususnya di luar pulau Jawa tidak maksimal. BGS mengaku miris melihat kualitas pelayanan di rumah sakit pelosok-pelosok.
“Jangankan ngomong kualitas, saya kan ke Nias Utara, liat rumah sakit umum daerahnya ada ruang operasinya, itu ada alat anestesinya terbungkus plastik dari tahun berapa ya saya lupa, dari 2007 apa 2009, udah lama bener gitu. Kenapa nggak dibuka? Karena nggak ada dokter spesialis bedah,” beber BGS.
“Terus gimana dong kalau kecelakaan di Nias Utara? Dia mesti dibawa ke Gunungsitoli tiga jam. Jadi paling di situ dijahit-jahit aja, habis itu dibawa,” tambahnya.
Oleh karena itu, BGS menekankan mesti ada akselerasi dalam menghasilkan dokter dan dokter spesialis dengan kualitas bagus. Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan beberapa program percepatan terkait hal itu melalui RUU Kesehatan yang baru disahkan DPR.
“Salah satunya dengan membuka pendidikan spesialis khususnya itu yang bisa juga dilakukan oleh kolegium-kolegium di rumah sakit, tidak hanya di perguruan tinggi,” imbuhnya.(*)
