Batam  

Deputi Panel Barus Dorong Lurah Gelar Musyawarah dengan Masyarakat untuk Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih

Avatar photo

BATAM, TENTANGKEPRI.COM – Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Panel Barus, mendorong para lurah se Kota Batam untuk menggelar musyawarah bersama LPM dan masyarakat untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Batam.

Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. di ruang Rapat Hang Nadim Kantor Walikota, Jumat (9/05/2025). Turut hadir Staf Khusus Kementerian Koperasi RI, David Bastian. Rapat diikuti oleh Camat dan Lurah se Kota Batam.

BACA JUGA:  HARRIS Hotel Batam Center dan HARRIS Resort Waterfront Batam Hadirkan Penawaran Spesial “Beli 4 Dapat 5” untuk Acara BBQ Akhir Tahun

“Untuk di Kota Batam sudah ada satu koperasi di Kecamatan Galang yang siap dan disetujui oleh Menteri,” lapor Jefridin kepada Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Panel Barus.

Hal tersebut diapresiasi oleh Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Panel Barus. Menurutnya langkah awal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah membentuk kelembagaan ditingkat Kelurahan.

BACA JUGA:  Sejumlah Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Dilantik

“Mari sama-sama Kita fokus untuk bagaimana menyelesaikan pembentukan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Batam yang diinisiasi oleh Kelurahan. Yang harus dilakukan, Bapak/Ibu lurah dan LPM mendorong musyawarah bersama masyarakat membahas terkait kelembagaan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam Tinjau Kesiapan Arus Balik di Terminal Ferry Internasional Batam Centre

Pendirian program Koperasi Merah Putih memiliki tujuan utama menjawab berbagai tantangan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Melalui koperasi ini, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.(*)